Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor. Hal ini demi menyikapi kelangkaan dan ketidakstabilan minyak goreng yang ada di pasaran hingga saat ini.

“Saya mengusulkan selain untuk audit harga pokok produksi minyak goreng dengan melibatkan BPKP, saya usulkan kita meminta Kementerian Perdagangan mengaudit investigasi rantai distribusi (minyak goreng) ini dengan BPKP. Kita harus tahu dimana miss-nya ini,” tegs Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Andre juga meminta kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag agar melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi dan stabilisasi harga minyak goreng curah dengan HET. “Bukan hanya perlu pengawalan yang ketat terkait ini, tapi juga kalau perlu bekerjasama dengan aparat hukum,” usul politisi Partai Gerindra ini.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal. Menurut Hekal, sudah seharusnya Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia tidak mengalami kelangkaan dan ketidakstabilan harga minyak goreng.

“Kenapa isu minyak goreng ini sangat hebat, karena kita ini produsen CPO terbesar di dunia. Seperti banyak orang bilang, tikus mati di lumbung pagi. Maka dari pada itu, kita ingin menggugah seluruh stakeholder untuk bisa saling membantu. Kita tidak pernah dengar, orang di Arab Saudi mengeluh harga bensin ketinggian. Bahkan di Malaysia kita tidak pernah dengar orang mengeluh harga minyak goreng ketinggian,” papar Hekal.

Politisi Partai Gerindra itu juga beharap agar kasus ini segera diusut tuntas dan pemerintah bisa segera melakukan tugasnya dengan baik, agar tidak ada lagi kesusahan yang dialami oleh rakyat, apalagi mengingat minyak goreng adalah kebutuhan harian rakyat.

 “Kita ini harus menyuarakan jeritan, apapun yang dirasakan rakyat kepada pemerintah. Yang kita kaget bersama itu, ada omongan kalau ada mafia (minyak goreng). Ada yang meragukan nalar kita, kok dalam semalam barangnya bisa ada, yang kemarin katanya tidak ada. Tentu kita harus cari tahu apakah pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, tepat, atau masih kurang,” seloroh Hekal. (we/sf)